Minggu, 08 Desember 2019

MASALAH DANA DALAM SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI INDONESIA. (mix OTKK dan OTKSP)

Disusun Oleh: Indri Fariska Ainur Nabila

Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Sehingga menimbulkan kesan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembangunan yang belum di prioritaskan. Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah. Terserapnya dana masyarakat ke pusat membuat daerah menjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan biaya pendidikan.

Sementara itu dalam konteks pembiayaan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka anggaran pendidikan dialokasikan pada APBD. Terlihat jelas biaya penurunan pendidikan penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan investasi panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu dua tahun, tetapi jauh kedepan.
Sementara itu dalam bidang perlengkapan, seringkali terjadi rebutan aset, dan pada umumnya aset departemen beralih menjadi aset provinsi.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada pasal 11 ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Di indonesia sangat minim sekali terutama dalam sarana dan prasarana, seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan disekolah rusak di berbagai indonesia dan banyak memprihatinkan terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, dan bangku sekolah rusak.

Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan, disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini. Realitanya didaerah terpencil tidak memadai mengenai sarana prasarana pendidikan, termasuk SDM nya sendiri sehingga memicu perkembangan pendidikan, dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti halnya fasilitas yang minim yaitu dalam permasalahan utama disetiap pendidikan sekolah di indonesia, terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan.

Maka dari itu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pulanya tujuan pendidikan tersebut. Dan kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal banyak penyalah gunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga adanya penyalah gunaan dana dan menghambat proses pendidikan. Dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewenangan dana.

Dalam peningkatan pembelajaran seperti halnya pengajaran yang baik dan perlunya kejujuran dan rencana yang strategis terhadap manajemen keuangan pendidikan, dan setiap pendidikan itu wajib memiliki sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar tersebut agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroptimal.



Artikel diatas memuat tentang materi keuangan dan sarpras

Sumber:
https://marucill83.wordpress.com/2008/11/05/masalah-dana-dalam-sarana-dan-prasarana-pendidikan/

https://www.kompasiana.com/fitriachoirurrizky/5db395b8097f365fc26f9772/pengaruh-sarana-dan-prasarana-terhadap-proses-belajar-mengajar

https://www.kompasiana.com/asronyfaslah/isu-pembiayaan-pendidikan-pendidikan-gratis_55007f45a333111773510ef1

https://www.kompasiana.com/amp/shoviahafsah/kurangnya-sarana-dan-prasarana-problematika-dalam-pendidikan_5859df592123bd4617cfd065
ANCAMAN RESESI GLOBAL DAN KESIAPAN POLITIK ANGGARAN INDONESIA (OTKK)

Disusun Oleh: Indri Fariska Ainur Nabila

Iskandar Simorangkir menyebut 72 negara dari 110 negara dengan data lengkap hasil riset dari kemenko perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dilihat dari aktifitas eksport dunia. Faktor harga-harga barang yang sempat naik tidak cukup mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Faktor konsumsi domestik inilah yang menjadi salah satu kunci menangkis hadirnya resensi.

Resesi sendiri merupakan kondisi dimana pertumbuha8n ekonomi sebuah negara dalam kurun waktu 2 tri wulan berturut turut mengalami pertumbuhan negatif. Salah satu penyebab awal terjadinya ancaman resensi global ini adalah perang dagang atau persaingan dagang yang sedemikian sengit antara dua kutub kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi proses perdagangan dunia, sebut saja China-USA.

Pemerintah terus berusaha melakukan langkah-langkah tepat dalam situasi pelemahan ekonomi global. Dari sisi moneter, Bank indonesia sebagai pemangku kebijakan sudah 4 kali menurunkan suku bunga, termasuk bunga KUR, postur APBN pun telah disiapkan melalui penjabaran berdasarkan target waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang yang telah di prioritaskan. Antara lain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi.

Stimulus ekonomi domestik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hal yang mempertahankan daya beli masyarakat. Penyederhanaan regulasi dibidang perekonomian yang menjadi bagian dari agenda OMNI BUS LAW pemerintahan lima tahun kedepan akan membuka iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi kebijakan fiskal, disebutkan pula bahwa aktifitas eksport-import dipengaruhi oleh aktifitas politik. Bisnis yang sedikit lesu, penerimaan pajak yang menurun memang real terjadi. Antara lain aktifitas bisnis tambang di papua, sehingga post belanja yang bisa mensuport produktifitas ekonomi tidak terganggu dan cenderung stabil, lagi-lagi hal tersebut dapat dilihat dari daya beli masyarakat dan daya konsumsi yang relatif tetap akan semakin menjadikan perekonomian indonesia kian bersaing ditingkat global.

Perekonomian dunia sedang diguncang oleh bahaya resesi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Inggris, Turki, dll sedang mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian dalam dua kuartal berturut-turut. Hal ini membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dari 3,5% menjadi 3% saja seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dari 70 negara dunia yang mengalami resesi dan di ambang bahaya resesi.

Kondisi perekonomian indonesia saat ini masih tergolong cukup realistis dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen ditengah kondisi riil saat ini yang masih bertengger pada level 5,08 persen.

Daya beli masyarakat harus dijaga dengan kebijakan sosial pemerintah. Pemerintah harus mampu mendisiplinkan keuangan lembaga negara yang selama ini mensuport kesejahteraan masyarakat. Sehingga resensi global sebagai faktor eksternal perekonomian indonesia tidak cukup signifikan mengganggu kondisi perekonomian dalam negeri

Kembali mengenai ancaman resesi, pemerintah perlu melakukan benchmarking terhadap lapangan kerja sebanyak 10 juta orang selama lima tahun tersebut, karena ancaman resensi otomatis akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja sehubungan dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tanda-tanda resesi kian meningkatkan kekhawatiran. Hal ini dilatar belakangi potensi guncangan dari ketegangan perdagangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan ancaman pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif baru dan ekspor Uni Eropa. Dampaknya ke indonesia sendiri sudah mulai terasa pada kinerja ekspor sepanjang tahun ini. Ini menunjukkan adanya pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2019 yang berada pada 3,04% dari PDB (US$) 8,4 miliar) dari 2,6% (US$ 8,4 miliar) pada kuartal I-2019.


Artikel diatas memuat tentang materi keuangan

Sumber:
https://www.kompasiana.com/tamita_wibisono/5dd0a555097f36665542c1c3/ancaman-resesi-global-dan-kesiapan-politik-anggaran-indonesia

https://www.kompasiana.com/jhonmiduk/5dcff6ba097f364caf30c452/optimisme-eksistensi-ekonomi-indonesia-ditengah-ancaman-resesi

https://m.bisnis.com/amp/read/20191003/9/1155008/indonesia-perlu-waspadai-ancaman-resesi-ekonomi

https://m.detik.com/news/kolom/d-4742435/ancaman-resesi-dan-phk

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4771643/resesi-ekonomi-dunia-kian-nyata-indonesia-bisa-apa

Sabtu, 07 Desember 2019

Keuangan

Artikel Keuangan

Nama : Ibnu Fatah trimandani
Kelas  : XI OTKP2
Absen :3
" Di Era Jokowi, Realisasi Investasi Tol Hanya 28% dari Target"
Jakarta - Realisasi investasi tol yang dikerjasamakan dengan swasta lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha( KPBU) atau public private partnership (PPP) periode 2015-2019 hanya mencapai 28% atau sekitar Rp 142 triliun, angka ini terhitung rendah dari total target investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 500 triliun.
Adapun total proyek tol yang ditawarkan untuk skema KPBU mencapai 43 proyek dengan panjang 985 km. Realisasi investasi PPP untuk proyek sistem penyediaan Air minum(SPAM) bahkan lebih kecil lagi, hanya mencakup 19% atau Rp 3,8 triliun dari target Rp 20,15 triliun.
Pemerintah sendiri membutuhkan partisipasi yang lebih besar lagi dari swasta dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Keterbatasan APBN membuat pemerintah harus putar otak menarik investor masuk ke dalam investasi di bidang jalan, air hingga perumahan.
Untuk periode 2020-2024, masih ada Rp 1.435 triliun pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Kemanapun APBN dalam proyek-proyek tersebut diperkirakan hanya mencakup 30% dari total biaya yang dibutuhkan atau sekitar Rp 622 triliun.
"Kami mendorong realisasi lebih besar, ada state guarantee modal pemerintah beri garansi dan dukungan" kata Eko.
Target 2015, Pemerintah Indonesia mematok target investasi sebesar Rp 519,5 triliun, dengan realisasi investasi sebesar Rp 545,4 triliun atau lebih tinggi 4,98% peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,8%. Target
Target 2016, Realisasi investasi di tahun ini melesat naik 12,4% dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi investasi pada periode Januari - Desember 2016 sebesar Rp 612,8 triliun, dengan rincian PMDN Rp 216,2 triliun. Target investasi yang ditetapkan di tahun 2016 sebesar Rp 594,8 triliun.
Tahun 2017, BKPM mencatat kenaikan 13,1% menjadi Rp 692,8 triliun. Rinciannya PMDN dan PMA masing-masing naik 21,3% menjadi Rp 262,3 triliun dan 8,5 menjadi Rp 430,5 triliun. Target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun.
Tahun 2018, untuk pertama kalinya di masa pemerintahan Jokowi realisasi investasi dibawah target yang ditetapkan, data dari BKPM menunjukkan realisasi pada periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp 721,3 triliun, di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 765 triliun.
"Dia baru mau lihat peluang investasi di Indonesia, salah satunya toll road, jadi kita kasih gambaran saja,"
Dony juga menyebutkan nama perusahaan China tersebut. Namun, Donny bilang ada lebih dari satu perusahaan yang berminat investasi di Indonesia.Dari Cina ada beberapa yang datang, jadi kita paparin saja potensi roll road Investment. Belum pernah kau investasi juga disini, jadi baru pengenalan, katanya.
BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III-2019 mencapai Rp205,7 triliun, naik 18,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp173,8 triliun. Ada pun jika dibandingkan dengan triwulan II-2019, realisasi investasi pada Juli-September 2019 itu meningkat 2,6 persen dari Rp200,5 triliun.
Secara kumulatif, total realisasi sepanjang Januari-September 2019 sudah mencapai Rp601,3 triliun atau mencapai 75,9 persen dari target realisasi investasi sepanjang 2019 sebesar Rp792,0 triliun,"
Farah merinci, realisasi investasi triwulan III-2019  itu mencakup realisasi penanaman modal dalam Negeri sebesar Rp100,7 triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp105,0 triliun.


Sumber"
1.https://m.detik.com/finance/infrastruktur/d-4774144/di-era-jokowi-realisasi-investasi-tol-cuma-28-dari-target
2.https://www-medanbisnisdaily-com.cdn.ampproject.org/v/www.medanbisnisdaily.com/amp/news/online/read/2019/11/06/91815/di_era_jokowi_realisasi_investasi_tol_cuma_28_dari_target/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15757828280479&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=http%3A%2F%2Fwww.medanbisnisdaily.com%2Fnews%2Fonline%2Fread%2F2019%2F11%2F06%2F91815%2Fdi_era_jokowi_realisasi_investasi_tol_cuma_28_dari_target%2F
3.://www.cnbcindonesia.com/news/20191106131132-4-113105/jokowi-kebut-bangun-tol-cuma-28-swasta-yang-mau-investasi
4.https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/1139964/bkpm-catat-realisasi-investasi-triwulan-iii-2019-capai-rp2057-triliun?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15757829358490&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F1139964%2Fbkpm-catat-realisasi-investasi-triwulan-iii-2019-capai-rp2057-triliun

Kamis, 05 Desember 2019

Dampak utang luar negeri bagi negara indonesia. 
Disusun oleh: Nanda dwi ulfa yuniati


Permasalahan yang selama ini dialami oleh negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi adalah akumulasi kapital yang rendah. Permasalahan ini tentunya harus diatasi, karena pembangunan ekonomi merupakan kunci bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Permasalahan akumulasi kapital yang rendah biasanya diatasi oleh banyak negara berkembang dengan cara melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri memang menimbulkan banyak perdebatan diantara para ekonom sendiri. Disatu pihak mengatakan bahwa pinjaman luar negeri mempunyai manfaat yang besar bagi pembangunan suatu negara, terutama negara-negara sedang berkembang yang mempunyai keterbatasan kapital dalam melaksanakan pembangunannya. Dipihak lain berpendapat bahwa pinjaman luar negeri pada awalnya mungkin akan meningkatkan pembangunan, namun bila kebijakan ini terus dilakukan maka akan membuat perekonomian negara bersangkutan menjadi rapuh.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara yang dapat dilihat secara nyata. Tingkat produktivitas suatu negara juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pertumbuhan di negara tersebut dengan disertai adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintah yang ada pada suatu negara yang sedang berkembang seringkali mendatangkan sumber daya ekonomi berupa modal yang umumnya berasal dari negara-negara maju untuk membantu pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya modal dalam negeri. Sumber daya modal ini terdapat berbagai wujud yang beragam, seperti penanaman modal asing, berbagai bentuk investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri.
Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri merupakan sebagian dari total utang suatu negara yang berasal dari kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri ini dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, bahkan perorangan. Pinjaman luar negeri pada satu sisi dapat menjadi pendukung program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat. Namun pada sisi lain, melakukan pinjaman atau utang luar negeri dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang yang akan menjadi beban seakan tak dapat dilepaskan, sehingga menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal asing dan hutang luar negeri merupakan indikator
ekonomi yang sering menjadi pembicaraan akan pengaruhnya terhadap
pertumbuhan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis bagaimana pengaruh hutang luar negeri dan penanaman modal langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1981 sampai tahun 2010. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear. Di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai variabel dependen dan hutang luar negeri dan penanaman modal asing sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri dan penanaman modal asing. Besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 57,4 persen, sedangkan 42,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara lengkap variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dengan probabilitas 5 persen. Untuk variabel hutang luar negeri diperoleh probabilitas sebesar 0,003 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan probabilitas untuk penanaman modal asing adalah 0,009 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Masalah utang luar negeri bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia. Meskipun masalah ini baru menjadi masalah serius sejak terjadinya transfer negatif bersih(net negatif transfer) pada tahun anggaran 1984/1985. Masalah utang luar di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Persiapan untuk memperoleh utang luar negeri telah berlangsung sejak 1947. Bahkan pada tingkat wacana, perbincangan mengenai arti utang luar negeri sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat telah berlangsung sejak November 1945.
Pada Utang Luar Negeri Pemerintah terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 190,5 miliar atau Rp 2.724,1 triliun, dan Utang Luar Negeru swasta temasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$ 197,1 miliar Rp 2.818,5 triliun.
hutang luar negeri memberi dampak positif dan juga dampak negative bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif dari adanya pembiayaan pembangunan melalui utang luar negeri antara lain, dalam jangka pendek dapat menutup defisit Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam hal ini pemerintah dapat melaksanakan pembangunan infrastuktur dengan dukungan dana yang relative besar, dapat disimpulkan bahwa hutang luar negeri dapat membantu mempercepat pembangunan infrastuktur di Indonesia.
Artikel diatas memuat materi tentang keuangan

Sumber:
- 31 mei 2019 , kutipan dari kompasiana
https://www.kompasiana.com/widyanur/5cf0b44e18ffee48bf000ec3/dampak-utang-luar-negeri-bagi-perekonomian-suatu-negara

-Niken Paramita Purwanto, Dewi Restu Mangeswuri ,kutipan dari jurnal.dpr
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/123

-daryanto, kutipan dari repository
https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/17553

-9 juni 2019,kutipan dari kompasiana
https://www.kompasiana.com/ilhamwahyuhartono/5cfcbca43ba7f7465e2b63c2/utang-luar-negeri-menimbulkan-bumerang-atau-keuntungan

Senin, 21 Oktober 2019

Kebakaran di Tanah Abang Padam,66 Bangunan Hangus

Artikel Bu Siti Junaida ke2

Nama: Ibnu Fatah Trimandani
Kelas: XI OTKP2
Absen:3
Mix dan Max Otomatisasi Tata Kelola Keuangan dan Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana
"Kebakaran di Tanah Abang Padam, 66 Bangunan Hangus"

Jakarta - Kebakaran di kawasan pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, berhasil dipadamkan. Disebutkan, 66 unit bangunan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Ke-66 unit bangunan itu terdiri dari 26 rumah dan 46 toko. Saat ini,para pemilik toko dan sejumlah warga tampak berkumpul disekitar lokasi kebakaran untuk mengamankan barang-barang yang tersisa dari lalapan api.
Yasin menyebutkan sumber api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu toko,api kemudian menjalar cepat. "Dimulai dari salah satu toko karena korsleting," ujarnya.
Akibat kebakaran, ada 2 yang mengalami luka-luka ringan,mereka kini telah dibawa ke RS Pelni. Api diberitakan mulai menyala sekitar pukul 04.45 WIB, api padam sekitar pukul 06.50 WIB. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi.Saat ini, masih ada beberapa unit mobil damkar di lokasi untuk melakukan proses pendinginan.
Saat ini sudah ada dua tenda pengungsian yang bisa dimanfaatkan warga untuk beristirahat, pihak kelurahan berencana menambah lagi jika tenda, apabila tidak sanggup menampung seluruh warga korban kebakaran.
Disisi lain, kepala Seksi Perlindungan Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Maria Pasaribu mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan tenda untuk dibangun disekitar lokasi kebakaran.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin, menjelaskan di blok G Tanah Abang sebenarnya ada dua bangunan yang berdempetan, karena faktor usia salah satu bangunan itu mengalami penurunan muka tanah. " Itu sudah lama ada, itu dua bangunan berbeda yang  berdempetan, kata Arief saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta,Sabtu, 10 Agustus 209.Saat ini, masih ada sejumlah pedagang yang berjualan di blok G, baik di gedung lama maupun gedung yang lebih baru, yaitu gedung parkir Metro Tanah Abang dll. pedagang yang masih berjualan terdapat di lantai dasar hingga lantai tiga, itupun jumlahnya tidak banyak. Misalnya saja di lantai dua, tak lebih 10 pedagang Blok G Tanah. Yang masih bertahan.
Pasar Jaya menyebut,dari 1100 pedagang, kini tersisa 300 pedagang yang masih berjualan di blok G.Sebagian besar pedagang sudah direlokasi. Untuk jangka waktu pendek, pihaknya juga akan mengecek keamanan bangunan blok G.
Petugas penanganan prasarana dan sarana umum(PPSU) kebon kacang sebagai saksi mata awal yang mengetahui kebakaran, Heri Setiawan (35), di Jakarta, Minggu, mengatakan sejumlah bangunan yang terbakar berdinding triplek, bahan yang mudah di lalap api.
" Kemungkinan itu membuat api cepat menjalar, saya subuh pukul 05.00 WIB melihat api, lalu langsung laporkan ke kelurahan," kata dia. Selain itu menurut dia, lokasi kejadian merupakan daerah yang padat, rumah dan toko dengan dinding berdempetan.
Sementara itu, Lurah kebon Kacang Aiman Abdul Latif, mengatakan kebakaran tersebut mengakibatkan 66 rumah dan toko warga hangus terbakar. "Rinciannya,34 rumah warga dan 32 toko.Kita bersyukur tidak ada korban jiwa," kata dia.

Sumber:
1.https://m.detik.com/news/berita/d-4605592/kebakaran-di-tanah-abang-padam-66-bangunan-hangus
2.https://m.liputan6.com/news/read/4001303/66-bangunan-warga-tanah-abang-hangus-terbakar
3.https://m.liputan6.com/news/read/4035865/foto-foto-gedung-blok-g-tanah-abang-yang-retak
4.https://covesia.com/news/baca/77851/66-rumah-dan-toko-ha

Pemerintah Harap Penguatan Rupiah Ringankan Beban Utang BUMN

Artikel Bu Siti Junaida Ke1

Nama : Ibnu Fatah trimandani
Kelas  : XI OTKP2
Absen :3
Mix dan Max Otomatisasi Tata Kelola Keuangan dan Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana
"Pemerintah Harap Penguatan Rupiah Ringankan Beban Utang BUMN"


Pemerintah berharap penguatan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban pelunasan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rupiah sejak awal tahun terus bergerak melemah hingga mencapai titik terendahnya sejak 1998 di level Rp15.284 per Dolar AS pada Oktober lalu.Akibatnya, beban pelunasan utang BUMN yang sebagian dalam dolar terus membengkak.
"Harapannya,kurs rupiah tidak semakin memburuk, tapi justru semakin membaik, kembali ke angka yang accetable," ucap Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan data kementerian BUMN, jumlah utang para perusahaan pelat merah per September 2018 mencapai Rp5.271 triliun. Utang tersebut meningkat dari 2017 sebesar 4.830 triliun dan 2016 Rp 2.263 triliun.Dari total utang tersebut, diketahui utang luar negeri para BUMN pada 2017 sekitar Rp453 triliun atau kue lebih 10 persen dari total utang pada tahun yang sama.
Selain itu, utang para BUMN juga dipastikan aman karena mendapat penjaminan dari pemerintah yang proses perizinannya ketat. Kinerja para perusahaan sejatinya juga diawasi dan diberi peringkat oleh para lembaga pemeringkat.Tak hanya aman,ia memastikan dana tersebut sejatinya digunakan untuk penyaluran kredit yang turut berdampak pada perekonomian.
Sementara PT perusahaan Listrik Negara atau PLN turut memelihara penguatan rupiah memberikan pengaruh positif bagi kinerja keuangan dan kewajiban pelunasan utang perusahaan.Namun, pengaruh signifikan tersebut hanya bisa diperoleh bila penguatan rupiah berlangsung dalam jangka panjang.
Sebagai antisipatif agar nilai tukar rupiah bisa terus terjaga, pemerintah dinilainya perlu membatasi jumlah surat Utang Luar Negeri (ULN) di dalam pasar modal Indonesia. Piter Abdullah memprediksi, nilai tukar rupiah bisa tetap bertahan di angka 14.300 per dolar AS lantaran adanya berbagai faktor, seperti isu Bank Sentral AS The Fed yang akan menunda kenaikan suku bunga acuan pada Desember 2018 nanti.
Dengan adanya isu tersebut ditambah harga minyak dunia kini sedang menurun,ia melanjutkan momentun ini bisa jadi kesempatan bagi rupiah untuk melanjutkan penguatannya. Sehingga,kurs mata uang Garuda bisa terjaga di kisaran 14.300-14.500 pada akhir 2018 sampai awal 2019. The Fed memberikan sinyal tidak akan menaikkan suku bunga. Ini kesempatan rupiah untuk mempertahankan penguatannya,juga ada momentun penurunan harga minyak," ucap dia".
Direktur keuangan Waskita Karya Haris Gunawan, mengakui, DER perseroan meningkat sejalan dengan masifnya pemerintah membangun proyek proyek infrastruktur. Ada beberapa alasan kenapa DER meningkat, salah satunya Waksita banyak mengerjakan proyek dengan skema turnkey, artinya pembayaran baru bisa dilakukan setelah proyek rampung.Contohnya, adalah ruas tol Jakarta - Cikampek elevated yang saat proyek konstruksinya digarap Waskita.
Beberapa proyek yang dikerjakan perseroan adalah proyek ruas tol Trans Sumatera yang akan rampung. Selesainya proyek ini akan menyumbang pendapatan sekitar Rp 12-Rp 13 triliun. Proyek LRT Palembang juga amkan menyumbang pendapatan sebesar Rp 2,9 triliun.
Direktur Eksekuti Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menyatakan, penambahan utang tersebut dipengaruhi transaksi penarikan neto utang luar negeri dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ( AS). Penguatan tersebut membuat utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS.
Pertumbuhan ULN pemerintah meningkatkan juga sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Sehingga instrumen obligasi seperti surat Berharga Negara (SBN) lebih diminati ketimbang obligasi negara lain. Utang BUMN semakin tebal, karena mendapatkan penugasan infrastruktur dari pemerintah.

Sumber:
1.https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181204080218-92-350916/pemerintah-harap-penguatan-rupiah-ringankan-beban-utang-bumn
2.https://m.liputan6.com/bisnis/read/3798356/utang-bumn-tembus-rp-5217-triliun-per-september-2018
3.https://www.cnbcindonesia.com/market/20190917131246-17-100018/utang-bumn-jadi-sorotan-moodys-begini-penjelasan-direksi
4.https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2019/09/17/094100226/utang-luar-negeri-swasta-diprediksi-bakal-makin-bengkak?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15716615971080&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s









Minggu, 20 Oktober 2019

PROFIL PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
(mix)

Disusun Oleh: Indri Fariska Ainur Nabila

A.PENGERTIAN PEMBIAYAAN.                             PEMBANGUNAN DALAM ARTI SEMPIT

Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D dengan cara menutup defisit anggaran. Implikasi pengertian ini adalah bahwa pemerintah melakukan usaha untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber utang dan non-utang.

Pada 2016, indonesia mencatat defisit anggaran 2,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Lebih besarnya realisasi defisit ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya target penerimaan negara yang di tetapkan terutama dari sektor perpajakan.

Terdapat kondisi berikut ini yang mempengaruhi besarnya defisit anggaran, yaitu:
a. Asumsi makro APBN yang tidak pernah.        akurat;
b. Kelebihan pembiayaan APBN
c. Tingkat bunga biaya kupon obligasi/              SUN terlalu tinggi sehingga                                meningkatkan biaya layanan utang yang.      mencapai Rp 121,3 triliun (10 miliar US        $) pada tahun 2014
d. Penerbitan SUN/SBN mendahului                    kebutuhan.

Pembiayaan melalui APBN baik secara langsung maupun melalui PMN kepada BUMN menjadi penggerak sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahn tersebut terdapat potensi pembiayaan yang bisa di kembangkan, yaitu:
1. Memanfaatkan dana industri Keunangan      Non-Bank untuk pembiayaan                          pembangunan.
2. Membentuk Bank pembangunan untuk membiayai pembangunan.


B.PERAN PENGAWASAN                                       KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA

Peran pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara sudah dilaksanakan oleh BPKP. Peran tersebut dapat dilaksanakan berupa pelaksanaan audit, revlu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan dengan cara:

1. Memantau asumsi makro APBN
2. Memantau Realisasi Penerimaan                    maupun pengeluaran
3. Memantau penerbitan SBN serta utang          baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Memantau kapan waktu yang tepat                untuk penerbitan SBN
5. Memantau pembiayaan non-utang yang        di dalamnya terdapat investasi                        pemetintah terhadap BUMN.

Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dari 2015-2019 yang perlu kapital sebesar Rp 5.519,4 triliun, atau tak kurang Rp 1.103,9 triliun per tahun.
Pada APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur tercatat Rp 194,3 triliun.


C. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan:
      a) penerimaan dari sektor pajak
      b) penerimaan dari sektor migas
      c) penerimaan dari sektor bukan pajak

Sumber dana yang di peroleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak.
• Pajak
  Dalam melaksanakan pembangunan              untuk mencapai target pertumbuhan            ekonomi yang telah di tetapkan,                      pemerintah di hadapkan pada berbagai        pilihan sumber pembiayaan. Saat ini              pemerintah indonesia tidak lagi dapat          mengandalkan penerimaan dari migas,        sehingga harus mengupayakan                        peningkatan penerimaan pajak.

Pajak merupakan instrumen keuanangan konvensional yang sering di gunakan di banyak negara. Penerimaan pajak di gunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum, yanh biasa di sebut juga sebagai "publik goods".

Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran dibawah ini, yaitu:
a.) Untuk membiayai biaya investasi total         ("pay as you go")

b.) Untuk membiayai pembayaran hutang       ("pay as you use")

c.) Menambah dana cadangan yanh dapat      digunakan untuk investasi di masa depan.
             Bagi pemerintah daerah tingkat II di indonesia, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan adalah yang bersumber dari pajak pembangunan I, pajak hiburan/tontonan, dan pajak reklame.


Sumber pembiayaan pembangunan dapat di kategorikan dalam dua sumber, yaitu sumber konvensional dan sumber non konvensional.
Sumber pembiayaan konvensional merupakan sumber pembiayaan yang di peroleh dari pemerintah seperti APBN, APBD, Pajak dan Retribusi. Sementara pembiayaan non konvensional, merupakan sumber pembiayaan yang di peroleh dari gabungan dana pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti kerja sama pemerintah dan swasta, utang luar negeri, dan swadaya masyarakat.


D.KENDALA DALAM PEMBIAYAAN.                    PEMBANGUNAN

Pembangunan suatu negara memerlukan biaya yang relatif besar, namun usaha untuk membiayai pembangunan tersebut kerap menghadapi kendala. Kendala utama yang terjadi adalah pembentukan modal yang bersumber dari penerimaan pemerintah maupun dari masyarakat.
Pembiayaan pembangunan melalui peningkatan defisit anggaran akan menambah efek destabilisasi terhadap APBN yang belum sepenuhnya lepas dari tekanan.






Sumber:
http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2587/15.110-Profil-Pembiayaan-Pembangunan

https://www.kompasiana.com/anantatk/peran-utang-luar-negeri-dalam-pembiayaan-pembangunan_585743a98523bd6b4f1558ce

https://www.academia.edu/10006890/SUMBER_PEMBIAYAAN_PEMBANGUNAN

https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/05/27/15570021/tantangan.pembiayaan.pembangunan

MASALAH DANA DALAM SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI INDONESIA. (mix OTKK dan OTKSP) Disusun Oleh: Indri Fariska Ainur Nabila Selama in...