MASALAH DANA DALAM SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI INDONESIA. (mix OTKK dan OTKSP)

Disusun Oleh: Indri Fariska Ainur Nabila

Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Sehingga menimbulkan kesan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembangunan yang belum di prioritaskan. Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah. Terserapnya dana masyarakat ke pusat membuat daerah menjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan biaya pendidikan.

Sementara itu dalam konteks pembiayaan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka anggaran pendidikan dialokasikan pada APBD. Terlihat jelas biaya penurunan pendidikan penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan investasi panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu dua tahun, tetapi jauh kedepan.
Sementara itu dalam bidang perlengkapan, seringkali terjadi rebutan aset, dan pada umumnya aset departemen beralih menjadi aset provinsi.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada pasal 11 ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Di indonesia sangat minim sekali terutama dalam sarana dan prasarana, seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan disekolah rusak di berbagai indonesia dan banyak memprihatinkan terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, dan bangku sekolah rusak.

Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan, disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini. Realitanya didaerah terpencil tidak memadai mengenai sarana prasarana pendidikan, termasuk SDM nya sendiri sehingga memicu perkembangan pendidikan, dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti halnya fasilitas yang minim yaitu dalam permasalahan utama disetiap pendidikan sekolah di indonesia, terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan.

Maka dari itu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pulanya tujuan pendidikan tersebut. Dan kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal banyak penyalah gunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga adanya penyalah gunaan dana dan menghambat proses pendidikan. Dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewenangan dana.

Dalam peningkatan pembelajaran seperti halnya pengajaran yang baik dan perlunya kejujuran dan rencana yang strategis terhadap manajemen keuangan pendidikan, dan setiap pendidikan itu wajib memiliki sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar tersebut agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroptimal.



Artikel diatas memuat tentang materi keuangan dan sarpras

Sumber:
https://marucill83.wordpress.com/2008/11/05/masalah-dana-dalam-sarana-dan-prasarana-pendidikan/

https://www.kompasiana.com/fitriachoirurrizky/5db395b8097f365fc26f9772/pengaruh-sarana-dan-prasarana-terhadap-proses-belajar-mengajar

https://www.kompasiana.com/asronyfaslah/isu-pembiayaan-pendidikan-pendidikan-gratis_55007f45a333111773510ef1

https://www.kompasiana.com/amp/shoviahafsah/kurangnya-sarana-dan-prasarana-problematika-dalam-pendidikan_5859df592123bd4617cfd065

ANCAMAN RESESI GLOBAL DAN KESIAPAN POLITIK ANGGARAN INDONESIA (OTKK)

Disusun Oleh: Indri Fariska Ainur Nabila

Iskandar Simorangkir menyebut 72 negara dari 110 negara dengan data lengkap hasil riset dari kemenko perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dilihat dari aktifitas eksport dunia. Faktor harga-harga barang yang sempat naik tidak cukup mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Faktor konsumsi domestik inilah yang menjadi salah satu kunci menangkis hadirnya resensi.

Resesi sendiri merupakan kondisi dimana pertumbuha8n ekonomi sebuah negara dalam kurun waktu 2 tri wulan berturut turut mengalami pertumbuhan negatif. Salah satu penyebab awal terjadinya ancaman resensi global ini adalah perang dagang atau persaingan dagang yang sedemikian sengit antara dua kutub kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi proses perdagangan dunia, sebut saja China-USA.

Pemerintah terus berusaha melakukan langkah-langkah tepat dalam situasi pelemahan ekonomi global. Dari sisi moneter, Bank indonesia sebagai pemangku kebijakan sudah 4 kali menurunkan suku bunga, termasuk bunga KUR, postur APBN pun telah disiapkan melalui penjabaran berdasarkan target waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang yang telah di prioritaskan. Antara lain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi.

Stimulus ekonomi domestik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hal yang mempertahankan daya beli masyarakat. Penyederhanaan regulasi dibidang perekonomian yang menjadi bagian dari agenda OMNI BUS LAW pemerintahan lima tahun kedepan akan membuka iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi kebijakan fiskal, disebutkan pula bahwa aktifitas eksport-import dipengaruhi oleh aktifitas politik. Bisnis yang sedikit lesu, penerimaan pajak yang menurun memang real terjadi. Antara lain aktifitas bisnis tambang di papua, sehingga post belanja yang bisa mensuport produktifitas ekonomi tidak terganggu dan cenderung stabil, lagi-lagi hal tersebut dapat dilihat dari daya beli masyarakat dan daya konsumsi yang relatif tetap akan semakin menjadikan perekonomian indonesia kian bersaing ditingkat global.

Perekonomian dunia sedang diguncang oleh bahaya resesi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Inggris, Turki, dll sedang mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian dalam dua kuartal berturut-turut. Hal ini membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dari 3,5% menjadi 3% saja seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dari 70 negara dunia yang mengalami resesi dan di ambang bahaya resesi.

Kondisi perekonomian indonesia saat ini masih tergolong cukup realistis dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen ditengah kondisi riil saat ini yang masih bertengger pada level 5,08 persen.

Daya beli masyarakat harus dijaga dengan kebijakan sosial pemerintah. Pemerintah harus mampu mendisiplinkan keuangan lembaga negara yang selama ini mensuport kesejahteraan masyarakat. Sehingga resensi global sebagai faktor eksternal perekonomian indonesia tidak cukup signifikan mengganggu kondisi perekonomian dalam negeri

Kembali mengenai ancaman resesi, pemerintah perlu melakukan benchmarking terhadap lapangan kerja sebanyak 10 juta orang selama lima tahun tersebut, karena ancaman resensi otomatis akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja sehubungan dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tanda-tanda resesi kian meningkatkan kekhawatiran. Hal ini dilatar belakangi potensi guncangan dari ketegangan perdagangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan ancaman pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif baru dan ekspor Uni Eropa. Dampaknya ke indonesia sendiri sudah mulai terasa pada kinerja ekspor sepanjang tahun ini. Ini menunjukkan adanya pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2019 yang berada pada 3,04% dari PDB (US$) 8,4 miliar) dari 2,6% (US$ 8,4 miliar) pada kuartal I-2019.


Artikel diatas memuat tentang materi keuangan

Sumber:
https://www.kompasiana.com/tamita_wibisono/5dd0a555097f36665542c1c3/ancaman-resesi-global-dan-kesiapan-politik-anggaran-indonesia

https://www.kompasiana.com/jhonmiduk/5dcff6ba097f364caf30c452/optimisme-eksistensi-ekonomi-indonesia-ditengah-ancaman-resesi

https://m.bisnis.com/amp/read/20191003/9/1155008/indonesia-perlu-waspadai-ancaman-resesi-ekonomi

https://m.detik.com/news/kolom/d-4742435/ancaman-resesi-dan-phk

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4771643/resesi-ekonomi-dunia-kian-nyata-indonesia-bisa-apa

Keuangan

Artikel Keuangan

Nama : Ibnu Fatah trimandani
Kelas  : XI OTKP2
Absen :3
" Di Era Jokowi, Realisasi Investasi Tol Hanya 28% dari Target"
Jakarta - Realisasi investasi tol yang dikerjasamakan dengan swasta lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha( KPBU) atau public private partnership (PPP) periode 2015-2019 hanya mencapai 28% atau sekitar Rp 142 triliun, angka ini terhitung rendah dari total target investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 500 triliun.
Adapun total proyek tol yang ditawarkan untuk skema KPBU mencapai 43 proyek dengan panjang 985 km. Realisasi investasi PPP untuk proyek sistem penyediaan Air minum(SPAM) bahkan lebih kecil lagi, hanya mencakup 19% atau Rp 3,8 triliun dari target Rp 20,15 triliun.
Pemerintah sendiri membutuhkan partisipasi yang lebih besar lagi dari swasta dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Keterbatasan APBN membuat pemerintah harus putar otak menarik investor masuk ke dalam investasi di bidang jalan, air hingga perumahan.
Untuk periode 2020-2024, masih ada Rp 1.435 triliun pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Kemanapun APBN dalam proyek-proyek tersebut diperkirakan hanya mencakup 30% dari total biaya yang dibutuhkan atau sekitar Rp 622 triliun.
"Kami mendorong realisasi lebih besar, ada state guarantee modal pemerintah beri garansi dan dukungan" kata Eko.
Target 2015, Pemerintah Indonesia mematok target investasi sebesar Rp 519,5 triliun, dengan realisasi investasi sebesar Rp 545,4 triliun atau lebih tinggi 4,98% peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,8%. Target
Target 2016, Realisasi investasi di tahun ini melesat naik 12,4% dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi investasi pada periode Januari - Desember 2016 sebesar Rp 612,8 triliun, dengan rincian PMDN Rp 216,2 triliun. Target investasi yang ditetapkan di tahun 2016 sebesar Rp 594,8 triliun.
Tahun 2017, BKPM mencatat kenaikan 13,1% menjadi Rp 692,8 triliun. Rinciannya PMDN dan PMA masing-masing naik 21,3% menjadi Rp 262,3 triliun dan 8,5 menjadi Rp 430,5 triliun. Target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun.
Tahun 2018, untuk pertama kalinya di masa pemerintahan Jokowi realisasi investasi dibawah target yang ditetapkan, data dari BKPM menunjukkan realisasi pada periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp 721,3 triliun, di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 765 triliun.
"Dia baru mau lihat peluang investasi di Indonesia, salah satunya toll road, jadi kita kasih gambaran saja,"
Dony juga menyebutkan nama perusahaan China tersebut. Namun, Donny bilang ada lebih dari satu perusahaan yang berminat investasi di Indonesia.Dari Cina ada beberapa yang datang, jadi kita paparin saja potensi roll road Investment. Belum pernah kau investasi juga disini, jadi baru pengenalan, katanya.
BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III-2019 mencapai Rp205,7 triliun, naik 18,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp173,8 triliun. Ada pun jika dibandingkan dengan triwulan II-2019, realisasi investasi pada Juli-September 2019 itu meningkat 2,6 persen dari Rp200,5 triliun.
Secara kumulatif, total realisasi sepanjang Januari-September 2019 sudah mencapai Rp601,3 triliun atau mencapai 75,9 persen dari target realisasi investasi sepanjang 2019 sebesar Rp792,0 triliun,"
Farah merinci, realisasi investasi triwulan III-2019  itu mencakup realisasi penanaman modal dalam Negeri sebesar Rp100,7 triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp105,0 triliun.


Sumber"
1.https://m.detik.com/finance/infrastruktur/d-4774144/di-era-jokowi-realisasi-investasi-tol-cuma-28-dari-target
2.https://www-medanbisnisdaily-com.cdn.ampproject.org/v/www.medanbisnisdaily.com/amp/news/online/read/2019/11/06/91815/di_era_jokowi_realisasi_investasi_tol_cuma_28_dari_target/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15757828280479&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=http%3A%2F%2Fwww.medanbisnisdaily.com%2Fnews%2Fonline%2Fread%2F2019%2F11%2F06%2F91815%2Fdi_era_jokowi_realisasi_investasi_tol_cuma_28_dari_target%2F
3.://www.cnbcindonesia.com/news/20191106131132-4-113105/jokowi-kebut-bangun-tol-cuma-28-swasta-yang-mau-investasi
4.https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/1139964/bkpm-catat-realisasi-investasi-triwulan-iii-2019-capai-rp2057-triliun?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15757829358490&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F1139964%2Fbkpm-catat-realisasi-investasi-triwulan-iii-2019-capai-rp2057-triliun

Dampak utang luar negeri bagi negara indonesia. 

Disusun oleh: Nanda dwi ulfa yuniati

Permasalahan yang selama ini dialami oleh negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi adalah akumulasi kapital yang rendah. Permasalahan ini tentunya harus diatasi, karena pembangunan ekonomi merupakan kunci bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Permasalahan akumulasi kapital yang rendah biasanya diatasi oleh banyak negara berkembang dengan cara melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri memang menimbulkan banyak perdebatan diantara para ekonom sendiri. Disatu pihak mengatakan bahwa pinjaman luar negeri mempunyai manfaat yang besar bagi pembangunan suatu negara, terutama negara-negara sedang berkembang yang mempunyai keterbatasan kapital dalam melaksanakan pembangunannya. Dipihak lain berpendapat bahwa pinjaman luar negeri pada awalnya mungkin akan meningkatkan pembangunan, namun bila kebijakan ini terus dilakukan maka akan membuat perekonomian negara bersangkutan menjadi rapuh.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara yang dapat dilihat secara nyata. Tingkat produktivitas suatu negara juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pertumbuhan di negara tersebut dengan disertai adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah yang ada pada suatu negara yang sedang berkembang seringkali mendatangkan sumber daya ekonomi berupa modal yang umumnya berasal dari negara-negara maju untuk membantu pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya modal dalam negeri. Sumber daya modal ini terdapat berbagai wujud yang beragam, seperti penanaman modal asing, berbagai bentuk investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri merupakan sebagian dari total utang suatu negara yang berasal dari kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri ini dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, bahkan perorangan. Pinjaman luar negeri pada satu sisi dapat menjadi pendukung program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat. Namun pada sisi lain, melakukan pinjaman atau utang luar negeri dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang yang akan menjadi beban seakan tak dapat dilepaskan, sehingga menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal asing dan hutang luar negeri merupakan indikator
ekonomi yang sering menjadi pembicaraan akan pengaruhnya terhadap
pertumbuhan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis bagaimana pengaruh hutang luar negeri dan penanaman modal langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1981 sampai tahun 2010. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear. Di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai variabel dependen dan hutang luar negeri dan penanaman modal asing sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri dan penanaman modal asing. Besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 57,4 persen, sedangkan 42,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara lengkap variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dengan probabilitas 5 persen. Untuk variabel hutang luar negeri diperoleh probabilitas sebesar 0,003 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan probabilitas untuk penanaman modal asing adalah 0,009 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Masalah utang luar negeri bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia. Meskipun masalah ini baru menjadi masalah serius sejak terjadinya transfer negatif bersih(net negatif transfer) pada tahun anggaran 1984/1985. Masalah utang luar di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Persiapan untuk memperoleh utang luar negeri telah berlangsung sejak 1947. Bahkan pada tingkat wacana, perbincangan mengenai arti utang luar negeri sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat telah berlangsung sejak November 1945.

Pada Utang Luar Negeri Pemerintah terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 190,5 miliar atau Rp 2.724,1 triliun, dan Utang Luar Negeru swasta temasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$ 197,1 miliar Rp 2.818,5 triliun.

hutang luar negeri memberi dampak positif dan juga dampak negative bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif dari adanya pembiayaan pembangunan melalui utang luar negeri antara lain, dalam jangka pendek dapat menutup defisit Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam hal ini pemerintah dapat melaksanakan pembangunan infrastuktur dengan dukungan dana yang relative besar, dapat disimpulkan bahwa hutang luar negeri dapat membantu mempercepat pembangunan infrastuktur di Indonesia.

Artikel diatas memuat materi tentang keuangan

Sumber:

- 31 mei 2019 , kutipan dari kompasiana

https://www.kompasiana.com/widyanur/5cf0b44e18ffee48bf000ec3/dampak-utang-luar-negeri-bagi-perekonomian-suatu-negara

-Niken Paramita Purwanto, Dewi Restu Mangeswuri ,kutipan dari jurnal.dpr
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/123

-daryanto, kutipan dari repository
https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/17553

-9 juni 2019,kutipan dari kompasiana
https://www.kompasiana.com/ilhamwahyuhartono/5cfcbca43ba7f7465e2b63c2/utang-luar-negeri-menimbulkan-bumerang-atau-keuntungan